Laiskodat: Saya titip NTT kepada penjabat gubernur

Kupang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023 Viktor Bungtilu Laiskodat menitipkan pembangunan NTT kepada Penjabat Gubernur NTT periode 2023-2024 Ayodhia G. L. Kalake.

"Saya menitipkan Provinsi NTT pada penjabat gubernur. Saya meyakini yang memimpin NTT memiliki pengetahuan dan jaringan yang luas," kata Viktor Laiskodat pada acara pisah sambut di Kupang, NTT, Jumat.

Dia mengatakan tantangan terbesar dalam membangun NTT adalah ego sektoral yang tinggi. Oleh karena itu, hal itu harus terus didorong agar dapat berpikir inklusif dan melepaskan kepentingan masing-masing.

"NTT merupakan provinsi yang kaya dan hebat, tetapi kita masih kerja sendiri-sendiri; karena itu, penting sekali untuk membangun kerja yang kolaboratif," kata Laiskodat.

Dia pun berharap agar Ayodhia dapat fokus mengerjakan program-program pembangunan yang strategis secara optimal.

"Sebagai senior, saya menaruh harapan kepada pj gubernur untuk fokus pada satu atau dua program saja; yang terpenting dikerjakan secara optimal mengingat waktu yang dikerjakan relatif pendek," katanya.

Viktor mengatakan di akhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan atas prestasi dari pemerintahannya dalam menekan inflasi dan menjadikan Bank NTT sebagai bank devisa.

Dia menambahkan meskipun pemerintahannya meninggalkan utang Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur, itu telah ditebus dengan dana penghargaan yang diberikan presiden atas prestasi menekan inflasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 Josef Adrianus Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat NTT atas kekurangan selama kepemimpinannya bersama Viktor Laiskodat.

"Banyak hal belum dilakukan. Kami harus jujur, tetapi itu bukanlah suatu alasan untuk membenarkannya. Badai COVID-19 dan seroja pada 2021 silam telah mengganggu percepatan pembangunan di NTT," kata Nae Soi.

Nae Soi mengatakan akan kembali ke tempat kerjanya semula di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan mendukung pembangunan NTT meskipun tak lagi menjabat sebagai wakil gubernur.